Refleksi Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen

“Politik adalah upaya investasi peradaban, bukan investasi finansial dalam lima tahun.” – Rocky Gerung.

Memasuki bulan-bulan awal di tahun politik 2014, tahun yang menerbitkan banyak harapan sekaligus kecemasan masyarakat Indonesia. Kecemasan akan perubahan yang selalu dinanti, menuju kearah membaik atau justru sebaliknya. Pemilihan Umum (Pemilu) bukan sekadar jargon lima menit untuk lima tahun lagi karena kini telah saatnya mengedepankan demokrasi nilai. Dalam perkembangannya politik merupakan kegiatan yang menyangkut cara-cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha mendamaikan perbedaan yang ada di antara anggota-anggota.

Perempuan sebagai anggota atau bagian dari masyarakat juga memiliki hak asasi sebagai manusia. Ketika hak-hak kaumnya dilanggar, dibatasi maupun terdapat pemaksaan maka akan menjadi isu yang bukan hanya diperdebatkan melainkan telah seharusnya diperjuangkan. Oleh karena perempuan merupakan bagian dari masyarakat, untuk itulah kaum perempuan sepantasnya terlibat dalam upaya investasi peradaban atau politik.

Jaminan hukum mengenai perempuan dalam politik sesungguhnya telah tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945 (UUD 45). Dalam pasal 27 maupun 28 menyatakan bahwa segala warganegara, kata-kata itu dapat diartikan sebagai laki-laki maupun perempuan. Namun, kelanjutan dari jaminan konstitusional itu diabaikan selama berpuluh-puluh tahun, perempuan belum mendapatkan akses maksimal untuk masuk ke ranah politik maupun jaminan keterwakilan dalam Parlemen.

Pada era reformasi pemerintah akhirnya melalui peraturan perundang-undangan yang dirancang mengambil tindakan khusus sementara. Tindakan itu adalah mencantumkan angka minimum kritis 30% demi peningkatan partisipasi maupun keterwakilan perempuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Fakta jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen saat ini yang hanya 18 %, hal ini linear dengan pemikiran beberapa kalangan jika pada pelaksanaannya sistem politik di Indonesia masih harus terus dibenahi. Sementara untuk tingkat Provinsi Bali, pada periode 2009-2014 hanya terdapat empat orang anggota legislatif perempuan, tidak mengalami peningkatan kuantitas dari periode sebelumnya.

Bahkan, bagi perempuan yang telah mendapat kursi di Parlemen, ketidakadilan maupun ketidaksetaraan gender tetap dirasakan. Terdapat pandangan-pandangan umum yang melemahkan posisi perempuan di Parlemen. Semua berakar dari budaya patriarki yang berpengaruh terhadap dominasi laki-laki baik dalam kedudukan maupun pengambilan keputusan dan pandangan akan keberadaan perempuan hanya sebagai pelengkap.

Partai Politik sebagai kendaraan calon legislatif (caleg) untuk duduk di kursi Parlemen memiliki peranan yang penting, termasuk mempersiapkan caleg perempuan mereka. Namun, apa yang dilaksanakan oleh Partai Politik peserta Pemilu 2014 masih jauh panggang dari api, bahkan dirasa setengah hati sekadar mentaati peraturan yang berlaku. Bila untuk kuota caleg pusat saja Partai Politik kesulitan dalam memenuhinya, persoalan akan menjadi lebih rumit untuk caleg di kursi daerah.

Berikutnya, persoalan yang substantif bukan hanya sekadar pada peningkatan kuantitas demi pemenuhan kuota. Melainkan pada peningkatan kualitas bagi perempuan yang menduduki kursi Parlemen agar dapat berpartisipasi dan berperan maksimal. Sesuai dengan indikator kesetaraan gender dalam perancangan perundangan, terdiri dari akses, partisipasi, kontrol hingga manfaat.

Partisipasi maksimal diperlukan untuk membebaskan perempuan dari pengaruh paralel antara kapitalisme dan budaya patriarki yang mengukung perempuan. Sebab, tekanan ganda dan otonom tersebut menghasilkan kaum perempuan sebagai mahluk yang paling miskin dalam kemiskinan. Seperti disebutkan oleh Rocky Gerung, dosen Filsafat Politik Universitas Indonesia dalam sebuah diskusi politik, bahwa perempuan adalah kaum paling proletar dari proletar. Permasalahan ini diharapkan mampu diuraikan dan diselesaikan bila kaum perempuan terlibat maksimal saat menduduki kursi Parlemen dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender.

Namun, harapan peranan maksimal perempuan dalam Parlemen akan sulit dicapai bila Partai Politik dan para petinggi Partai Politik masih hanya mengutamakan kepentingan dan kekuasaan atau berkubang pada permasalahan perempuan di permukaan. Sikap acuh tersebut mengakibatkan kekurangan kader perempuan dalam Partai Politik, setidaknya untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014 mendatang. Sehingga banyak Partai Politik asal memasang perempuan sebagai caleg dan cenderung meminang perempuan yang dianggap memiliki modal finansial kuat. Bahkan sebagian sekadar meminjam nama perempuan yang memiliki ketenaran demi tercapainya kuota. Di sisi lain, perempuan yang menjadi caleg tidak memiliki visi dan misi yang kuat untuk duduk dalam Parlemen. Mereka menerima pinangan partai hanya karena menganggap itu sebagai suatu kebanggaan bukan karena memahami permasalahan apalagi merasa resah.

Pendidikan politik yang dibekali Partai Politik pun masih berkutat pada taraf pengenalan Partai Politik yang menjadi kendaraan caleg. Padahal, untuk kemampuan-kemampuan dasar menjadi seorang politikus seperti menganalisis penganggaran untuk dana kampanye maupun kemampuan untuk merancang peraturan perundang-undangan hingga melatih kemampuan berdebat masih jarang disentuh oleh Partai Politik. Sampai di sini, kita menemukan titik dalam panggung politik Indonesia saat ini, bila politisi laki-laki diibaratkan telah mampu berlari maka politisi perempuan masih belajar untuk merangkak.

Politisi Perempuan dan Pemimpin Muda Perempuan

Berbeda dengan keterwakilan perempuan dalam Parlemen yang secara empiris belum berjalan baik sesuai dengan cita-cita, kepemimpinan maupun keterlibatan perempuan dalam organisasi kemahasiswaaan telah mendapat porsi yang seimbang. Mulai dari organisasi intra kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi ekstra kampus berupakan pergerakan maupun menginisiasi komunitas-komunitas.

Mereka bukan hanya menempati posisi teknis atau mengerjakan bagian yang telah dilabeli pekerjaan perempuan, misalnya saja divisi konsumsi. Cakupan perempuan dalam organisasi kepemudaan kini telah sampai pada tataran konseptor. Pada tingkatan ini, kepemimpinan dapat diartikan secara sederhana sebagai kompetisi dan hierarki yang berkaitan dengan kekuasaan serta tanggung jawab termasuk anggota mereka baik perempuan maupun laki-laki.

Bila pada organisasi kepemudaan di masa kini telah banyak memunculkan pemimpin muda perempuan, dimana terdapat massa laki-laki sebagai anggota, hal inilah yang seharusnya dirawat. Tidak ada solusi instan terhadap sebuah permasalahan, demikian pula dengan keterwakilan perempuan dalam Parlemen. Pada generasi masa kini banyak pemimpin muda perempuan yang memiliki pemahaman mengenai pentingnya keterwakilan kaumnya di Parlemen, bila terus dijaga dan diarahkan pada politik praktis mereka masih memiliki waktu yang cukup untuk ditempa dan mematangkan visi.

Dukungan dari para Partai Politik untuk mengkaderisasi, masyarakat akademis maupun media diperlukan untuk memuluskan terwujudnya tindakan khusus sementara pemerintah. Baik dari segi kuantitas sekaligus kualitas. Budaya patriarki yang masih ada saat ini, harus mulai dikikis setidaknya dari Parlemen. Maka penting bagi masyarakat yang berkesadaran gender memilih anggota legislatif baik perempuan maupun lelaki yang memiliki pemahaman terhadap permasalahan gender. Agar tercapai sinergi dalam merawat peradaban melalui hasil Pemilu-Pemilu berikutnya.

Advertisements

2 thoughts on “Refleksi Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen

  1. Saya juga milih caleg wanita karena terinspirasi oleh Bu Risma Walikota Surabaya yang terbukti memimpin dengan baik kota surabaya. Berharap caleg wanita bisa seperti beliau bahkan lebih baik lagi yang tidak haus dengan menumpuk kekayaan belaka benar2 mengapdi untuk rakyat 🙂
    Semangat para wanita Hebat.
    salam kenal di tunggu kunjungan baliknya ke blog ane ya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s