Memasyarakatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Hari Konsumen Nasional

Masih sedikit masyarakat yang menyadari 20 April sebagai peringatan Hari Konsumen Nasional. Padahal, seluruh dari masyarakat Indonesia (bahkan dunia) merupakan konsumen. Kurangnya kesadaran pada peranan pun dapat menurunkan perhatian masyarakat, yang pada masa kini justru dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas.

Hari Konsumen Nasional di tahun 2014 mengusung tema, “Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri.” Beberapa waktu lalu, saya sempat menulis jurnal ilmiah mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Dalam tulisan tersebut, saya memaparkan konsumen adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak untuk dilindungi. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pemerintah telah mengatur perlindungan tersebut. Namun, sedikit konsumen (bahkan pelaku usaha) yang sudah mengetahui dan memahami UUPK. Demikian pula dengan penyelesaian sengketa alternatif konsumen yang dapat di tempuh di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Maka, dalam tulisan selanjutnya saya akan berusaha menyajikan intisari tulisan tersebut, agar masyarakat mengetahui hak mereka sebagai konsumen.

Perkembangan perekonomian menghasilkan bermacam-macam produk, baik barang maupun jasa. Situasi demikian menguntungkan, baik pelaku usaha maupun konsumen. Namun, sebagai konsumen walaupun dimudahkan dengan semakin banyak pilihan dan layanan tetap tidak menutup kemungkinan dirugikan.

Pada bulan Mei tahun 2011, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Denpasar membentuk BPSK sekaligus menjadi BPSK pertama dan satu-satunya di Provinsi Bali. BPSK berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK juga memiliki 13 kewenangan sesuai yang tercantum pada pasal 52 UUPK. Salah satunya, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Keberadaan BPSK belum diketahui oleh masyarakat luas. Padahal, keberadaan BPSK merupakan celah bagi masyarakat yang sekaligus konsumen untuk lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahannya dibanding melawan pelaku usaha di Pengadilan Negeri. Melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (BPSK) akan tercipta proses yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Konsumen akan dipertemukan oleh aparat dinas BPSK dengan pelaku usaha. Aparat dinas akan menyampaikan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam UUPK. Baik konsumen maupun pelaku usaha akan didengarkan pendapatnya secara seimbang, di dalam menyampaikan harapan maupun permasalahan, penyelesaian pun akan mengutamakan win-win solution. Bilamana tidak didapatkan kesepakatan maupun putusan, maka aparat dinas BPSK mengarahkan pada Pengadilan Negeri setempat.

Alamat BPSK Kota Denpasar saat ini ada pada Jalan Melati No. 31 Denpasar, di Gedung Kementerian Perdagangan dan Industri. Bagi yang berdomisili di luar Bali, bisa mencari tau mengenai BPSK di kota masing-masing ataupun yang terdekat. Mari menjadi konsumen yang cerdas, bukan hanya menghabiskan namun paham hak-haknya dan turut serta membangun negeri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s