Bali dan (Cita-Cita) Hukum Kepariwisataan

Sebagai seseorang yang memutuskan bersekolah hukum saya kerap kali mendapat pandangan yang negatif dari masyarakat tentang penegakan hukum. Apalagi ketika kemudian memilih konsentrasi hukum kepariwisataan di jenjang magister. Bali dan pariwisata beberapa puluh tahun terakhir memang begitu lekat, begitu juga masyarakat dan hukum. Maka, saya meyakini mempelajari hukum kepariwisataan adalah suatu kebutuhan baik dari sisi globalisasi di masa kini maupun tempat saya tinggal.

Kali ini saya ingin mengulas sedikit saja mengenai hukum kepariwisataan, konsentrasi pada magister ilmu hukum yang masih jarang didengar dan saat ini hanya ada di Bali. Tentu saja bukan untuk membanggakan satu bidang keilmuan. Karena bagi saya, tidak ada profesi yang paling istimewa di muka bumi ini. Kemuliaan suatu profesi kembali lagi pada bagaimana individu mengembangkan dan menjadikannya bermanfaat. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan yang sering kali muncul, tentang apa saja yang terkait dengan hukum kepariwisataan.

Penyelenggaraan kepariwisataan menjunjung tinggi nilai budaya, prinsip ini seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU No. 10/2009). Secara lebih terperinci, menjunjung tinggi nilai budaya dicantumkan pada Pasal 5 huruf a, yang bunyinya bisa kalian cari sendiri dengan membuka Undang-undang tersebut. Meski berbicara hukum harus dengan dasar hukum, saya tidak ingin menjadikan tulisan ini semacam tugas kuliah dengan menyebutkan terlalu banyak isi pasal.

Bila kita kaitkan dengan filosofi yang hidup dalam masyarakat Bali, mengandung makna yang sama dengan Tri Hita Karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan alam. Maka, jika pada masa mendatang pun masa kini terdapat persoalan-persoalan yang sulit dalam pelaksanaan kepariwisataan pemerintah sudah seharusnya kembali pada prinsip ini.

Misalnya saja rencana untuk mereklamasi (mengurug laut) demi mendapatkan lahan baru untuk pembangunan usaha pariwisata pada suatu daerah. Maka harus dipastikan apakah sesuai dengan budaya dari daerah tujuan wisata tersebut atau tidak. Karena setiap daerah di Indonesia, bukan hanya Bali, sebenarnya memiliki konsep yang serupa dengan Tri Hita Karana. Terutama daerah-daerah yang kental akan masyarakat adatnya. Selain menjunjung tinggi budaya, ada juga prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal.

Pariwisata dalam arti sempit, maka akan merujuk pada aktivitas perjalanan untuk kepentingan penyegaran diri pribadi, untuk pendidikan dan untuk bersenang-senang. Sementara pariwisata dalam arti luas adalah bisnis (usaha) yang menyediakan informasi, transformasi, akomodasi dan pelayanan lain bagi wisatawan. Seperti pada Pasal 3 UU No. 10/2009 disebutkan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai kesejahteraan, terlebih dahulu harus melalui keadilan, kesetaraan dan proposionalitas. Sementara, data menunjukan pada tahun 2013 Provinsi Bali mendapat penghasilan sebesar 400 Triliun dari sektor Kepariwisataan dan memberi kontribusi 40% dari sektor kepariwisataan nasional. Dari penghasilan sebesar 400 Triliun tersebut Provinsi Bali hanya mendapat sebesar 400 Milliar dan sisanya diberikan pada Pemerintah Pusat.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa tujuan dan manfaat yang diinginkan dari Kepariwisataan belum tercapai secara maksimal hingga saat ini untuk Bali. Sebagai gambaran tambahan, Kabupaten Badung (kabupaten yang menaungi Kuta, Jimbaran dan Nusa Dua sebagai beberapa tujuan wisata utama di Bali), merupakan Kabupaten dengan penghasilan tertinggi di Indonesia (melalui sektor kepariwisataan), selain Kutai Kertanegara-Kalimantan Timur (melalui sektor pertambangan). Namun, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung tergolong kecil bila dibanding dengan daerah industri lain di Indonesia.

Hingga hari ini sampai saat tulisan ini diketik, masih terdapat ketimpangan baik secara nasional maupun daerah. Masih banyak rakyat di daerah tujuan wisata andalan yang mengalami kemiskinan struktural akibat tidak adanya keadilan.

Pemerintah pusat harus berani lebih bertanggungjawab terutama untuk keberlanjutan pembangunan pariwisata di daerah, bukan hanya mengambil keuntungan dari daerah tujuan wisata andalan dan berencana menciptakan lebih banyak lagi “Bali” untuk Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah harus lebih banyak bersinergi, memastikan masyarakat atau komunitas lokal di daerah tujuan wisata adalah yang paling pertama mendapatkan manfaat dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Perjalanan yang panjang, bukan? Saya pun masih mencari jawabannya agar Bali dan kepariwisataan tidak meniadakan satu dan lainnya. Agar Indonesia tidak puas dengan potensi, kenyang dengan bermimpi sementara tanpa menyadari kita tengah kecurian.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s