Ketika Mal Mal Bertumbuh

Akhir pekan lalu merupakan soft opening sebuah Mal di kawasan Teuku Umar, Denpasar. Bangunan tersebut sebelumnya dikenal dengan nama Denpasar Junction. Sebelumnya bangunan ini telah beberapa kali bermasalah dalam pemenuhan syarat perizinan. Ada juga beberapa keluhan dan kekhawatiran dari warga sekitar, mulai dari kekuatan bangunan, limbah bangunan, kajian sosial, lahan parkir yang minim hingga kemacetan yang mungkin ditimbulkan.

Selain Mal baru di kawasan Teuku Umar, beberapa waktu mendatang juga akan dibuka pusat perbelanjaan di kawasan Renon, Denpasar. Proses pembangunannya pun memakan waktu yang sama lamanya, meski saya kurang mengikuti apakah Mal tersebut sempat terkendala proses pemenuhan syarat perizinan juga atau tidak. Continue reading “Ketika Mal Mal Bertumbuh”

Hukum Pewarisan Adat Bali Hari Ini

Ketika membicarakan kebudayaan di Bali, pikiran masyarakat umum akan terarah pada kesenian, ritual upacara keagamaan maupun tradisi-tradisi yang telah dijalankan turun temurun. Pada tingkatan selanjutnya, sebagian akan mengaitkan dengan konsep Tri Hita Karana, yaitu harmonisasi hubungan manusia dengan alam, dengan sesamanya dan dengan Tuhan. Demikianlah, Bali sebagai suatu panggung pertunjukkan atas nama pariwisata untuk dunia.

Posisi Bali yang lebih dikenal karena pariwisata berpengaruh terhadap kemudahan masuk arus globalisasi melalui ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi, politik hingga budaya. Bagai pisau bermata dua, globalisasi memiliki pengaruh dalam tiap aspek kehidupan masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap globalisasi cenderung berbeda pada tiap generasi, sebaran tempat tinggal, maupun status sosial. Pada akhirnya, modernisasi maupun globalisasi memiliki dampak baik yang bersifat positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat, termasuk budaya suatu masyarakat. Continue reading “Hukum Pewarisan Adat Bali Hari Ini”

Bali, Festival dan Literasi

Bali dalam hal ini Denpasar mungkin bukan seperti Surabaya yang disematkan gelar sebagai kota literasi. Namun, di pulau Bali pada setiap akhir tahun selalu dihelat sebuah festival tingkat internasional untuk penulis dan pembaca. Karenanya, Bali dengan literasi memiliki hubungan yang erat. Setidaknya begitu di mata beberapa teman saya yang merupakan penulis. Apakah benar demikian?

Menjauh sedikit dari keriuhan Ubud pada minggu ini, di Denpasar sekalipun beberapa hari belakangan diadakan pameran buku. Namun, apakah memberi pengaruh besar pada minat baca masyarakat ? Continue reading “Bali, Festival dan Literasi”

Berdaya Lewat Mutiara Laut Selatan

Produk mutiara dikenal sebagai perhiasan yang memiliki nilai tinggi. Nilai ini sebanding dengan prosesnya yang membutuhkan waktu lama, bahkan bertahun-tahun. Selain perhiasan mutiara atau kata-kata mutiara yang pantas kita kenali adalah mutiara laut selatan.

Mutiara laut selatan berbeda dari mutiara air tawar yang sering kita jumpai. Mutiara jenis ini merupakan mutiara terindah dengan nilai jual termahal di dunia. Mutiara laut selatan juga memiliki kilau yang mempesona dan abadi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila mutiara laut selatan dianggap pecinta mutiara sebagai puncak kesempurnaan mutiara laut di dunia.

Masih sedikit yang mengetahui bahwa perairan Indonesia merupakan penghasil mutiara laut selatan. Tiram Pinctada maxima yang merupakan kerang penghasil mutiara jenis ini sebenarnya dapat kita temukan di berbagai perairan, diantaranya; Filipina bagian selatan; perairan Australia bagian barat dan utara; serta keseluruhan perairan Indonesia. Itu sebabnya Indonesia menjadi penghasil terbesar mutiara laut selatan di dunia.

Hasil  yang besar dari sektor kelautan ini juga telah tercatat dalam sejarah nusantara. Pada sekitar tahun 1800-an, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan (staatblad) pertama mengenai perikanan yang pertama, yaitu pengelolaan tiram mutiara dan terumbu kerang. Pada 1921, dilanjutkan dengan penelitian yang menghasilkan budidaya tiram mutiara laut selatan pertama di pulau Buton pada tahun 1928. Berselang 10 tahun sejak hasil budidaya pertama yaitu 1938 kegiatan budidaya dihentikan hingga dimulai kembali setelah Indonesia merdeka pada tahun 1970.

Potensi Mutiara Laut Selatan Hari Ini

Kegiatan budidaya mutiara laut sendiri merupakan aktivitas laut yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada tahun 2015, diperkirakan tenaga kerja yang bergerak di bidang mutiara laut selatan Indonesia adalah lima ribu dan seribu lima ratus untuk tenaga musiman. Jumlah ini bisa saja terus meningkat dengan sinergi dari berbagai pihak yang berkaitan.

Menurut Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing dan Produk Kelautan dan Perikanan saat ini sentra produksi pengembangan tiram Pinctada maxima terdapat di 12 provinsi di Indonesia. Dimulai dari Sumatera Barat, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Maka, tidak mengherankan bila mutiara laut selatan potensial dijadikan produk unggulan sekaligus ciri khas dari Indonesia.

14729173_1709670762692833_7683255153434035162_n

Continue reading “Berdaya Lewat Mutiara Laut Selatan”

Bali dan (Cita-Cita) Hukum Kepariwisataan

Sebagai seseorang yang memutuskan bersekolah hukum saya kerap kali mendapat pandangan yang negatif dari masyarakat tentang penegakan hukum. Apalagi ketika kemudian memilih konsentrasi hukum kepariwisataan di jenjang magister. Bali dan pariwisata beberapa puluh tahun terakhir memang begitu lekat, begitu juga masyarakat dan hukum. Maka, saya meyakini mempelajari hukum kepariwisataan adalah suatu kebutuhan baik dari sisi globalisasi di masa kini maupun tempat saya tinggal.

Kali ini saya ingin mengulas sedikit saja mengenai hukum kepariwisataan, konsentrasi pada magister ilmu hukum yang masih jarang didengar dan saat ini hanya ada di Bali. Tentu saja bukan untuk membanggakan satu bidang keilmuan. Karena bagi saya, tidak ada profesi yang paling istimewa di muka bumi ini. Kemuliaan suatu profesi kembali lagi pada bagaimana individu mengembangkan dan menjadikannya bermanfaat. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan yang sering kali muncul, tentang apa saja yang terkait dengan hukum kepariwisataan. Continue reading “Bali dan (Cita-Cita) Hukum Kepariwisataan”

Komunitas, Gerakan dan Semangat Kesukarelawanan

Manusia sebagai mahluk individu namun sekaligus mahluk sosial, selalu ingin mendapat kesempatan untuk mengaktualisasi diri. Bergabung dalam komunitas sebenarnya merupakan suatu yang tidak terelakan melainkan menjadi kebutuhan. Sebagai bagian dari masyarakat, manusia tumbuh dan berkembang dalam komunitas. Komunitas dalam hal ini ialah sekumpulan orang yang memiliki persamaan kepentingan atau ketertarikan pada suatu nilai. Komunitas sendiri sebenarnya memiliki banyak macam, ada komunitas yang berbasis geografi seperti warga komplek perumahan, komunitas yang berbasis hobi, misalnya saja komunitas fotografi atau otomotif, komunitas yang berbasis politik seperti partai dan ada juga komunitas yang berbasis pada gerakan.

Komunitas berbasis gerakan ini yang beberapa tahun belakangan banyak muncul di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Denpasar sebagai kota dan Bali sebagai suatu pulau. Komunitas dengan basis gerakan mendorong lahirnya sebuah aksi yang disebut sebagai kesukarelawanan. Selain orang yang berhimpun, di dalamnya juga dihimpun berbagai sumber kekuatan yang dimiliki oleh anggota komunitas. Semuanya berdasar pada semangat dan kepercayaan terhadap hal yang sama dan tentunya tanpa bayaran.

Di belahan dunia barat yang identik dengan modernitas dan kental akan nilai individualistis, semangat yang sama juga telah hidup. Kegiatan kesukarelawanan menjadi salah satu pilihan untuk satu tahun sebelum menginjak masa kuliah yang dikenal sebagai gap year. Tindakan kesukarelawanan bahkan menjadi suatu aksi afirmasi. Beberapa perusahaan dan aplikasi beasiswa mewajibkan setiap pelamarnya untuk memiliki pengalaman kesukarelawan. Umumnya perusahaan meyakini bila seseorang dapat merawat komitmen dan konsistensinya  tanpa dibayar, maka hal yang sama juga akan terjadi saat mereka memasuki dunia kerja.

Kendati kehidupan sukarelawan dan berkomunitas berkat platform media sosial kini menjadi trend, penggiat yang ditemukan di lapangan pada beberapa kota justru masih berputar pada orang-orang yang sama. Semangat kesukarelawanan oleh sebagian orang, juga kerap kali disalah kaprahkan hanya pada konteks politik, terutama bila mendekati tahun-tahun politik di suatu daerah maupun negeri ini. Padahal, seperti yang telah diungkapkan di atas, semangat yang mendorong adanya gerakan tidak selalu berasal dari semangat pemenangan. Mari kita lihat, semangat untuk berbagi wawasan dan pengetahuan dari praktisi yang dihidupkan oleh Akademi Berbagi, semangat untuk berkebun sekalipun  dengan memanfaatkan lahan seadanya di perkotaan oleh Indonesia Berkebun maupun semangat untuk menjadikan beperjalanan bukan hanya kegiatan bersenang-senang untuk diri sendiri, melain sekaligus membagi pengetahuan dan semangat pada anak-anak di daerah terpinggirkan yang dijalankan oleh 1000 Guru. Bagi sebuah gerakan oleh komunitas, usia dari beberapa contoh yang saya sebutkan sudah teruji dan mampu tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Dinamika sosial ini menjadi semakin menarik bila kita kaitkan dengan kehidupan beragama serta adat dan istiadat yang telah terlebih dahulu berakar di Bali. Sebenarnya semangat kesukarelawanan itu sudah ada di dalamnya. Namun, ketika hal tersebut dibawa pada tatanan kehidupan yang kita sebut lebih modern atau kekinian banyak yang merasa enggan. Akibatnya, semua berjalan masing-masing. Sayang sekali, kekuatan yang dimiliki oleh kehidupan adat di Bali dan semangat berkomunitas saat ini belum benar-benar berkolaborasi. Padahal, kolaborasi yang tepat di sini, akan mendatangkan manfaat dari, oleh dan untuk kita.

Membangun Indonesia dan membangun daerah dimana kita tinggal juga dapat diyakini sebagai sebuah gerakan dimana kita sebagai warga negara adalah komunitasnya. Tentu bukan gerakan yang singkat, namun tentu akan terus berlanjut hingga tercapai tujuan meski bukan kita yang menikmati. Melalui kesukarelawanan kita bisa memecah diri sesuai dengan minat maupun perjuangan dan menjadi bagian kecil dalam gerakan besar membangun negeri. Semangat menjadi relawan adalah semangat yang harus dihidupkan kembali dimana saja, kapan saja dan dengan semangat positif apa saja.

Setiap orang memiliki kapasitas atau kualitas yang dapat dibagikan bagi lingkungan, setidaknya tenaga maupun waktu untuk direlakan. Bayangkan bila ruang-ruang publik di Bali benar-benar dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya Taman Kota melainkan juga Balai Banjar dan Sekeha Teruna yang mampu berkolaborasi dengan tiap komunitas dan gerakannya. Semua akan memberi nilai tambah tersendiri dan memperbesar dampak sosial. Apa yang saya tuliskan, sebenarnya sudah dijalankan oleh gerakan Bali Tolak Reklamasi, gerakan yang telah mencapai usia empat tahun dan terus konsisten antara Pasubayan Adat hingga berbagai elemen. Gerakan ini bisa dijadikan sebagai suatu refleksi. Selanjutnya? Mari mulai dari yang sederhana namun signifikan.

Apa Kabar Komite Disabilitas Bali?

Disabilitas atau difabel (bagaimanapun cara kita menyebutkannya) adalah permasalahan multidimensi yang ada dimana saja, termasuk di Bali. Difabel merupakan suatu konsep yang akan terus berkembang, karena bahkan siapa saja memiliki kemungkinan untuk menjadi difabel. Permasalahan mengenai difabel semakin pelik ketika negara hingga daerah belum mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan melepas stigma yang selama ini hidup di tengah masyarakat. Padahal, sama seperti masyarakat yang dikonstruksikan normal, masyarakat dengan difabel juga memiliki hak untuk mendapat layanan dan fasilitas publik.

Pada 18 November 2015 lalu, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Perda Nomor 9/2015) telah ditetapkan di Denpasar. Perda ini dalam pembentukannya telah mengadopsi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang mendorong untuk memberikan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Konvensi ini sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Sampai pada hari itu, Bali boleh berbangga karena menjadi salah satu pionir dalam kepastian hukum melindungi dan memenuhi hak-hak dari difabel agar mampu berpartisipasi secara setara dalam masyarakat. Padahal, Undang-Undang Tentang Disabilitas sendiri, saat itu masih digodok di ibukota. Namun, hari ini saat mendekati satu tahun dari masa ditetapkannya, Perda Nomor 9/ 2015 masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satunya adalah peraturan turunan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali.

Pada Perda Nomor 9/2015, sekurangnya dibutuhkan 10 Pergub dan 2 SK-Gubernur untuk menjadikan Perda Disabilitas Bali mampu bekerja secara maksimal memenuhi fungsinya bagi masyarakat Bali. Dalam pembentukannya, pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seharusnya bekerja dengan tanggap. Tentunya, semua ini tidak hanya dilimpahkan pada pemerintah tapi juga menjadi kewajiban bersama lintas sektor, swasta, masyarakat umum dan pemangku kepentingan yang lainnya.

Marilah kita ambil contoh pada keberadaan Pergub yang dirasa paling urgen saat ini, bagi saya adalah Pergub pembentukan Komite Disabilitas Daerah Provinsi Bali. Sudah sampai dimanakah rancangan Pergub ini? Dinas Sosial atau Biro Hukum Provinsi Bali?

Keberadaan Komite Disabilitas adalah penting bila kita berkaca pada daerah lain yang lebih dulu memiliki Perda Disabilitas yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini tercatat telah memiliki Komite Disabilitas sejak empat tahun yang lalu sebagai bentuk kepastian hukum dan upaya mewujudkan daerah ramah difabel.

16-10-04-08-24-03-526_photo_resized

Keberadaan Komite Disabilitas yang dibentuk lewat Pergub sudah seharusnya menjadi prioritas utama untuk didorong saat ini. Tanpa mengurangi arti penting kesembilan bakal Pergub yang lain, diantaranya mengenai pusat sumber pendidikan inklusi, kesehatan, aksesibilitas hingga perumahan yang layak. Keberadaan Komisi Disabilitas dapat dijadikan ujung tombak  perjuangan difabel di Bali mencapai kesetaraan. Seperti tag line, nothing about us without us,  tidak ada satupun tentang kita (difabel) yang tidak melibatkan kita (difabel). Oleh karena itu, dalam Komite Disabilitas Bali nanti sebaiknya setengahnya diemban  oleh difabel sebagai anggota maupun ketua.

Pada akhirnya, catatan ini adalah rekaman dan sebagai pengingat. Kemenangan besar dimulai dari kemenangan-kemenangan kecil, bila ditetapkannya Perda Nomor 9/2015 tahun lalu merupakan kemenangan kecil maka kita tidak boleh lupa untuk meraih kemenangan kecil berikutnya hingga tercapai tujuan awal, kesetaraan.