Yang Seharusnya Diselamatkan dari Cerita Baiq Nuril

Ketika kelompok tertentu mengalami opresi, maka urusan personal adalah urusan politis.

Jumat, 5 Juli 2019. Sebagai warga yang memiliki akses cepat terhadap media saya menerima kabar, Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril telah ditolak Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Baiq Nuril.

Baiq Nuril terpidana kasus pelanggaran Pasal 27 (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Warga Lombok itu dituduh menyebarkan rekaman percakapan bermuatan unsur pelecehan seksual.

Penolakan PK oleh MA artinya memperkuat putusan pidana di mana Ibu Nuril dijatuhkan pidana selama 6 bulan serta denda sebesar Rp 500 juta.

Saya tidak akan fokus membicarakan betapa karetnya pasal yang diganjar pada Baiq Nuril. Tentu saya mengamini jika pasal tersebut harus segera dicabut. Sebelum kasus Baiq Nuril naik ke permukaan pada akhir 2018 telah banyak masyarakat yang menjadi korban dari UU ITE.

Rumusan pasal 27 (1) UU ITE berbunyi “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal tersebut sangat rentan untuk disalahterapkan.

Namun, kasus Baiq Nuril, staf honorer di SMAN 7 Mataram, juga memiliki narasi lain.

Masih lekat dalam ingatan saya, bagaimana suara perempuan dikecilkan bahkan dibungkam. Bagaimana mahluk terdepan untuk menyudutkan perempuan bukan hanya laki-laki patriarkis nan rapuh, melainkan justru sesama perempuan. Sistem patriarki yang menindas telah bekerja bahkan sejak kita sama-sama berada dalam kandungan.

Koleksi memori ini hadir baik melalui pengalaman-pengalaman pribadi saya sebagai seorang perempuan sekaligus pegiat hak asasi manusia (HAM). Pengalaman ketika menyuarakan fakta yang saya alami sendiri dengan berbagai spektrum kekerasan secara jujur maupun ketika membela perempuan-perempuan penyintas lainnya.

Saya tidak sedang mencurahkan isi hati, meski saya tahu ini akan menjadi menarik.

Menarik untuk dihujat ketimbang didengarkan. Sekali lagi, karena saya perempuan yang dalam semesta patriarki terbiasa dijadikan objek dibanding menjadi subjek. Sistem yang juga bertransformasi ke semesta digital.

Narasi mengenai kesetaraan gender (atau feminisme) yang memang beragam dan tidak pernah selesai. Namun, dalam aliran dan warna feminisme apapun, perempuan berjuang untuk menjadi subjek. Ibu Baiq Nuril adalah potret perempuan yang melawan. Merekam audio pelecehan seksual yang bukan pertama kali ia alami adalah bentuk perlawanan.

Ia tidak takut. Ia ingin memberi pelajaran bahwa relasi kuasa yang korup tidak sepantasnya terus-terusan dilakukan. Begitu pesan yang ingin ia sampaikan pada atasannya.

Menghadirkan Tumbal

Perempuan yang melawan, perempuan yang tidak patuh pada tata krama menurut masyarakat patriarkis memang kerap menorehkan sejarah. Namun, kita jarang mengupas sejarah yang bagaimana? Haruskah setiap perlawanan menghadirkan tumbal dibanding pembelajaran? Karena masyarakat kita yang tidak pernah ramah dan berempati pada perempuan yang melawan.

Sejak awal, kasus Ibu Nuril merupakan kekerasan seksual yang tidak patut untuk diadili. Demikian pula, sejak awal peradilan Indonesia gagal dalam melihat secara utuh dan materiil dari kasus ini.

Lawrance Friedman, lelaki yang memasuki kehidupan saya sejak 2009 berusaha menjelaskan penegakan hukum di masyarakat dengan sesederhana mungkin. Friedman mengajak saya membedah penegakan hukum melalui tiga pilar, yaitu substansi hukum, struktur hukum serta kultur hukum.

Substansi hukum ialah aturan atau kaidah hukum. Dalam kasus Ibu Baiq Nuril berupa UU ITE. Produk hukum yang telah menjadi rahasia umum memuat begitu banyak pasal karet dengan semangat punitif atau penghukuman. Namun, struktur hukum atau aparat penegak hukum di mana di dalamnya terdapat kepolisian, kejaksaan, pengadilan jarang untuk dibedah. Bukanlah kertas-kertas berisi aturan hukum yang rigid.

Maka sesungguhnya bukan hil mustahal dari setiap aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem penegakan hukum terhadap kasus yang dialami Ibu Baiq Nuril untuk melihat ke dalam, melihat konteks materiil bersama-sama. Satjipto Rahardjo, seseorang yang sering saya selami pemikirannya menyebutnya sebagai hukum progresif. Sudah barang tentu, progresivitas hukum berkaitan erat dengan progresivitas dari manusia-manusia yang terlibat dalam upaya penegakannya.

Di mana atau kemanakah aparat penegak hukum progresif itu? Ketika bimbingan-bimbingan teknis yang mereka ikuti dengan tema tertentu seperti seputar perlindungan anak berhadapan dengan hukum, perlindungan perempuan dalam rantai human trafficking hanya digunakan sebagai prasyarat kenaikan jabatan lewat sertifikat-sertifikat yang mereka kumpulkan.

Perspektif menjadi penting untuk dimiliki, setidaknya mulai ditumbuhkan.

Dari kasus Ibu Baiq Nuril dan mungkin kasus-kasus lain yang belum banyak naik ke permukaan, kita patut sadari bahwa perspektif menjadi penting. Keberpihakan terhadap nilai justru sesuatu yang dibutuhkan untuk dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam setiap tahapan. Karena, bukankah itu yang menjadikan profesi profesi hukum tidak dapat digantikan begitu saja oleh mesin-mesin?

Anda berhadapan dengan manusia. Bukan tengah membuat produk jadi serupa pakaian untuk dikenakan.

Pada 2017, MARI didorong oleh kumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini memuat pada pemeriksaan perkara dan menelusuri fakta persidangan, Hakim diminta untuk mempertimbangkan kesetaraan gender serta prinsip non-diskriminasi.

Namun, sekali lagi, kesempatan untuk memperbaiki kegagalan pada tingkat banding, disia-siakan oleh aparat penegak hukum dengan julukan “Yang Mulia”.

Pilar berikutnya adalah kultur atau budaya hukum. Berdasarkan pengamatan saya, bagian ini kerap terlupakan dalam berbagai pembahasan kasus yang menjadi tragedi penegakan hukum, termasuk kasus Ibu Baiq Nuril. Padahal dalam sistem, bagian ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan substansi serta struktur hukum.

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan manusia terhadapnya. Suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Selama ini budaya hukum selalu dikaitkan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Di bangku kuliah Ilmu Hukum pun saya diajarkan bila tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Namun, perjalanan beberapa tahun terakhir, menyadarkan saya jika jarang sekali ada pemikiran yang berani menantang bahwa aparat penegak hukum hingga wakil rakyat pembentuk produk hukum juga bagian dari masyarakat yang memiliki budayanya sendiri. Mereka bukan hanya bagian dari aparat, tapi mereka juga ‘”konsumen”.

Otomatis, budaya atau nilai yang telah tertanam pada mereka yang memiliki peranan atas substansi maupun struktur hukum akan berkorelasi dengan hukum yang mereka hidupkan. Baik dalam alam bawah sadar hingga ke alam sadar. Patriarki sebagai sistem yang menindas pun kerap disalah artikan sebagai suatu budaya.

Kita ada pada titik bukan saja harus menyelamatkan Ibu Baiq Nuril, melainkan juga diri kita sendiri, keluarga kita, kerabat kita sebagai penjaga opresi atas alam bawah sadar yang kita yakini. Anda bisa saja merasa sadar, tapi belum tentu itu yang terjadi pada suami Anda atau istri Anda bahkan kekasih Anda.

Mengulang pernyataan pertama saya di atas, ketika kelompok tertentu mengalami opresi, maka urusan personal adalah urusan politis. Seperti harapan publik saat ini, saya pun menuntut Joko Widodo, sebagai Presiden Indonesia untuk bukan saja memenuhi janjinya dengan memberi Amnesti tapi juga meminta maaf pada seorang perempuan bernama Baiq Nuril.

Catatan: tulisan ini sebelumnya dimuat di BaleBengong.id pada 8 Juli 2019.

Surat Terbuka untuk Gubernur Wayan Koster

Agar Bapak menjadi laki-laki baru dan Gubernur untuk semua.

Dear Bapak Wayan Koster,

Bicara, apalagi memperjuangkan keadilan gender, setingkat lebih sulit dibanding jika hanya bicara keadilan konvensional. Apalagi untuk daerah yang Bapak layani kini, Bali.

Bongkahan surga di dunia, katanya. Namun, ungkapan ini tidak berlaku bagi perempuan. Sebab masing-masing dari kita telah menginternalisasi nilai-nilai patriarkis yang diturunkan justru oleh Nenek kita.

Kemarin siang, saya membaca berita di media daring tentang Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali. Instruksi itu berbunyi agar Walikota maupun Bupati di Bali segera menghentikan kampanye dan sosialisasi “KB dengan 2 anak cukup atau 2 anak lebih baik kepada jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana.

Melalui beberapa berita yang saya baca pada berbagai media, saya menemukan garis besar di mana terdapat kata kunci budaya dan kearifan lokal.

Lagi-lagi kearifan yang tidak berperspektif keadilan gender.

Saya paham sekali, bagaimana Bapak ingin membangun dan menjaga Bali secara keseluruhan atau yang Bapak sebut sebagai “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Benang merahnya telah terlihat dalam beberapa produk hukum maupun wacana yang Bapak keluarkan sepanjang September 2018 hingga saat saya menulis ini.

Baiklah, singkat cerita, kita tahu sama tahu bagaimana Instruksi Gubernur mengenai KB Krama Bali menuai kontra dan juga pro atas dasar konservatisme atau ignoran. Seorang kawan di laman Facebook saya berkomentar enteng. “Itu kan ajakan bukan suatu kewajiban. Tinggal tentukan sendiri saja, mau ikuti atau tidaknya, gitu saja kok repot,” begitu kurang lebih bunyinya.

Pak Wayan Koster..

Mungkin kawan itu sedang lupa jika yang mengajak adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Provinsi Bali. Tak mengapa, kemudahan hidup berawal dari kemana energi kita tujukan, tentu kali ini fokus energi saya kepada Anda, Bapak Gubernur.

Tapi, Pak, Bapak juga tidak sedang melupakan bila program sosialisasi Keluarga Berencana lebih dari sekadar imbauan dua anak cukup atau dua anak lebih baik?

Kalau-kalau Bapak lupa, terdapat pula akses pengetahuan terhadap jenis-jenis kontrasepsi. Hingga hari ini, beban atas pilihan alat kontrasepsi masih ditimpakan pada perempuan. Belum lagi pengetahuan terhadap infeksi menular seksual.

Saking besarnya PR pada isu ini, pemerintah sebenarnya banyak dibantu dan terbantu oleh keberadaan lembaga lembaga swadaya masyarakat terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau yang dikenal dengan PKBI misalnya.

Hal Substansial

Baik, Pak. Mari kita urai beberapa hal substansial yang lebih penting untuk dikerjakan Pemerintah Provinsi ketimbang mengejar arif yang patriarkis.

Pertama, mengarusutamakan keadilam gender dalam pemilihan alat kontrasepsi. Tubuh perempuan yang mengandung dan menyusui tentu telah mengalami perubahan kondisi. Patriarki menormalisasi perempuan satu-satunya yang bertanggungjawab untuk kontrasepsi. Akibat tuntutan ini seringkali perempuan mengalami perubahan atau penurunan kondisi kesehatan berkali lipat pasca bersalin. Kontrasepsi bukan tanggungan mutlak perempuan. Sebab bagaimanapun ada pilihan kontrasepsi bagi laki-laki.

Berikutnya, dengan kondisi Bali yang menjadi ‘surga’ pedofilia, sudah saatnya kita bangun dan memastikan pemerataan akses kesehatan seksual dan reproduksi hingga kelompok rentan dan marginal, seperti difabel bahkan anak difabel. Bila hasrat seksual dan reproduksi telah melekat pada manusia dan menjadi kebutuhan, mengapa Pemerintah Provinsi selama ini abai pada hak kelompok ini untuk mengetahuinya?

Difabel, baik daksa, netra, mental, tuli dan berbagai jenis lain perlu ruang aman, untuk tahu dan kemudian bertransformasi menjadi daya menjaga diri dari orang lain atau justru atas konsekuensi pilihannya.

Terakhir, Indonesia secara umum dan Bali secara khusus bahkan belum sampai pada kemampuan menjamin hak cuti Ayah selama beberapa bulan ketika sang istri bersalin atau yang dikenal sebagai paternity leave.

Apakah Bapak sadari, bila perlu waktu puluhan tahun sejak program Keluarga Berencana ini diluncurkan, yaitu pada 1970 untuk memasyarakatkan dua anak lebih baik? Sedemikian tuanya program ini, pastilah memiliki dan melalui grand desain, berbagai stimulus juga rekayasa sosial. Tunjangan kepada anak-anak dari Aparatur Sipil Negara (ASN) misalnya, yang diatur hanya untuk dua anak.

Kelompok yang memiliki keistimewaan dengan akses pengetahuan justru jadi kelompok yang tak peduli terhadap Insturksi Gubernur KB Krama Bai, kelompok ini akan tetap memutuskan berketurunan sesuai kemampuannya.

Namun, bagaimana dengan kelompok yang termiskinkan dan tanpa akses?

Ingat, Bali bukan hanya Denpasar.

Mereka akan merasa mendapat dukungan untuk berketurunan lebih dan lebih lagi. Karena selama ini, kita masih abai pada edukasi.

Edukasi, edukasi, edukasi berkali-kali dan tepat sasaran, kemudian setelahnya sosialisasi mengenai rencana dalam jumlah. Bagaimanapun kualitas di atas kuantitas.

Dua anak lebih baik, tentunya bukan berarti tidak boleh lebih dari dua, pun tidak dilarang ketika hanya satu. Bahkan sesungguhnya, Pak, tidak dilarang pula bila menikah tanpa ingin berketurunan.

Bila KB Krama Bali ini berlatar belakang ketakutan punahnya suku Bali di tanah kelahiran sendiri, saya bahkan tidak pernah berjanji pada orangtua maupun kerabat untuk pasti memiliki pasangan hidup sesama suku. Karena dengan siapa saya saling mencintai, berkomitmen, membangun rumah tangga dan bekerjasama mengasuh anak adalah bagian dari hak saya sebagai manusia.

Bila saya tidak punya janji pada orangtua saya, apalagi kepada Bapak Gubernur, bukan?

Akses Setara

Sekadar mengingatkan, kalau-kalau Bapak lupa, Bapak adalah Gubernur bagi semua. Semua penduduk Bali. Meski memang, belum tentu semua memilih Bapak dalam Pilkada Gubernur Bali pada 2018 silam.

Semua yang dimaksud adalah semua secara harafiah tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tanpa memberi sekat kesukuan apalagi segregasi.

Segregasi adalah awal dari diskriminasi. Baik terhadap kelompok minoritas maupun mayoritas, yang dalam konteks Bali bisa saja ingin dijaga populasinya demi menjadi daya tarik pariwisata. Lagi-lagi pariwisata…

Maka, Pak, hadirkan wacana, keluarkan produk hukum juga kerja nyata untuk semua, dengan akses yang setara, menghadirkan inklusi, merangkul keberagaman. Bapak masih punya cukup banyak waktu (juga semoga kesehatan dan umur) untuk itu, lebih dari empat tahun.

Pastikan kearifan lokal serta budaya yang Bapak dengungkan bisa berjalan selaras dengan pemajuan hak hak asasi manusia. Keduanya itu mungkin saja, yang Bapak perlukan adalah lensa yang baru.

Pak Wayan, sebagai sesama anak pertama (koreksi bila saya salah mengasumsikan Bapak juga anak pertama seperti saya), kita mungkin adalah kaum yang paling tidak dirugikan bila tak ada KB Krama Bali ini. Tapi percayalah, bukan itu alasan saya menulis surat pada Bapak. Bukan karena saya sengaja tidak ingin menyelamatkan Nyoman dan Ketut. Tapi justru karena sebaliknya!

Putu, Made, Nyoman, Ketut, baik I Gusti, Anak Agung maupun Ida Ayu dan Ida Bagus, tentu semuanya adalah manusia. Manusia yang bukan hanya perlu dipastikan kehidupannya, tapi juga dipenuhi dan dipastikan hak atas ruang hidup (alam Bali) serta hak atas penghidupan (sistem ketenagakerjaan) mereka nantinya.

Mereka mereka yang belum lahir, dan kami, termasuk saya sebagai representasi perempuan, membutuhkan Gubernur yang cukup besar jiwanya untuk mengenakan kacamata dengan lensa kesetaraan serta menjadi Gubernur untuk semua.

Apakah memang Bapak yang kami butuhkan?

Catatan: tulisan ini sebelumnya dimuat di BaleBengong.id pada 1 Juli 2019.

Merespon Bali dan Ruang Melalui Pentas Bebunyian

Martino Kalangan-2
2017 © Wayan Martino

Jong, demikian Santiasa Putu Putra-sutradara pementasan ini kerap disapa adalah orang gila… favorit saya.

Baik, saya membuka ulasan ini dengan pernyataan subyektif, gila dan favorit. Tulisan saya kali ini akan cenderung subyektif dan peringatan sudah saya letakan di awal. Selain karena salah satu otak dibalik proses kreatif Bebunyian adalah teman, saya yang terlambat hadir hampir 15 menit karena kendala pekerjaan dan pencarian lokasi juga merasa kurang adil untuk mengulas secara utuh. Namun itu semua tidak menyurutkan antuasiasme saya pada produksi kesepuluh Teater Kalangan lewat tulisan.

Continue reading “Merespon Bali dan Ruang Melalui Pentas Bebunyian”

Dari Pameran A Glimpse of Humanity

WhatsApp Image 2017-08-10 at 5.07.51 PM
Wayan Martino, Not Alone, 80x80cm, Adhesive Paper.

Bulan Agustus yang identik dengan peringatan kemerdekaan bisa diisi dengan berbagai kegiatan, salah satu yang menjadi pilihan adalah menggabungkan pameran seni dengan penggalian dana. A Glimpse of Humanity, diadakan di Agung Rai Museum of Art (ARMA), Ubud merupakan sebuah penggalian dana untuk anak-anak melalui media pameran seni yang digagas oleh sekumpulan siswa sebagai proyek sosial dari sekolah. Saya berkesempatan datang kemarin, 17 Agustus 2017 saat hari pembukaan sekaligus hari pertama pameran. Continue reading “Dari Pameran A Glimpse of Humanity”

Banda The Dark Forgotten Trail: Mengulik Sejarah Melalui Teropong Pop

WhatsApp Image 2017-08-15 at 8.17.32 AM (1)
Sumber: Instagram Lifelike Pictures

Bukan sebuah karya namanya jika tidak mengundang perdebatan. Begitu pula dengan Banda The Dark Forgotten Trail (Banda). Film nasional berdurasi 94 menit yang mengklaim dirinya sebagai dokumenter sejak awal memang menarik perhatian saya. Saya pun berjanji pada diri sendiri, ketika Banda mendapat layar di Bali maka saya akan menontonnya terlepas dari perdebatan beberapa penikmat mengenai film ini.

Continue reading “Banda The Dark Forgotten Trail: Mengulik Sejarah Melalui Teropong Pop”

It’s Okay, I Like Myself

WhatsApp Image 2017-07-25 at 4.33.44 AM
Bonus pemandangan saya saat menulis blog post kali ini 🙂

Kalau teman-teman mengikuti instagram ibook Retno Hening Palupi (@retnohening) sejak lama, mungkin saja sudah akrab dengan apa yang dikatakan oleh Kirana si gadis cilik kesayangan jagat instagram. Bagaimana sang ibook mengajarkan Kirana bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya, mulai dari eksim yang ada pada Kirana hingga anggota tubuhnya. Saya pun pernah meregram video ini hampir setahun lalu, kira-kira pada bulan November 2016.

Continue reading “It’s Okay, I Like Myself”

Indonesia Belum Pantas Mengajar, Indonesia Mari Belajar

WhatsApp Image 2017-05-09 at 7.03.37 PM

“Hari ini adalah hari pertama saya memutuskan untuk tinggal di Bali, sekalipun saya sudah pensiun nanti…” dia melontarkan kalimat tersebut dalam obrolan kami berlima di saat makan malam ini, 9 Mei 2017. “Karena saya belum sanggup untuk berpindah dari Indonesia…” dia melanjutkan, merujuk pada status salah satu kenalan kami di linimasa yang menulis keinginannya untuk pindah saja dari Indonesia. Facebook dan media sosial hari ini memang ramai dengan perbincangan putusan pengadilan tingkat pertama untuk Ahok, mulai dari analisis politik hingga karya puisi.

Saya bukan pemuja figur, pun termasuk Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama. Ketika orang-orang beramai-ramai memuja Ahok, bagi saya Ahok memiliki kesalahan fatal. Ia mencederai beberapa janji kepada masyarakat termarginalkan. Tentu, tidak memuja Ahok bukan berarti saya pendukung lawannya pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Hanya saja, bila Anda termasuk golongan yang sulit untuk mempercayai bahwa ada nilai-nilai lain yang lebih layak untuk diperjuangkan dari sekadar ketokohan, ada baiknya Anda melewati ini dulu dan kembali lagi suatu hari. Saat Anda siap memahami. Kemudian, lanjutkan saja membaca paragraf berikutnya bila berkenan.

Continue reading “Indonesia Belum Pantas Mengajar, Indonesia Mari Belajar”

Ketika Saya Bercerita

17038929_1446418488726401_4215575164907449606_o

Seorang Candra berpameran? Bagi sebagian orang mungkin itu sulit dipercaya. Pameran apa? Fotografi, saya sendiri lebih suka menyebutnya cerita visual. Tetap saja, bagi sebagian masih sulit dipercaya. Tapi dalam hidup selalu ada kejutan menyangkut setiap orang yang kita kenal. Begitu juga dengan saya sendiri, maka sebut saja kali ini “ternyata” momen saya.

Continue reading “Ketika Saya Bercerita”